«

»

Nov 19

Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan

  • Sharebar

Membangun dunia tanpa kekerasan, sebuah dunia di mana semua manusia, termasuk perempuan dan anak perempuan menikmati hak-hak asasinya adalah cita-cita yang sangat ideal.

Selama kurang lebih 16 hari dari 25 November sampai 10 Desember, Komnas perempuan kembali mengajak berbagai elemen masyarakat melakukan kampanye penghentian kekerasan terhadap perempuan. Meski kita telah memiliki berbagai peraturan seperti UU PKDRT namun praktek kekerasan terus berlangsung. Oleh karena itu kampanye ini penting untuk terus disuarakan.

Seorang istri yang datang ke PUAN sambil menggeleng-geleng menceritakan kasusnya. Dia terus menerus menerima penyiksaan dari suaminya mulai dari cacian sampai tendangan. “Dia menjadikan saya sebagai sasaran tinju tempat menumpahkan amarahnya. Semula saya diam, saya pikir ini akan berakhir kalau saya diam. Tapi besoknya dia lebih ngamuk lagi hanya karena soal sepele, anak nangis tak cepat saya tangani karena sedang isi minyak di kompor. Dia menendang saya dan minyak disiramkan ke anak saya, untung saya segera lari sambil gendong anak saya. Kalau tidak, mungkin kami dibakar. Tetapi saya terus bersabar dan mencoba mengerti karena suami saya baru kena PHK, tapi lama lama saya merasa bahwa saya harus keluar dari perkawinan seperti itu demi menyelamatkan anak-anak saya…”

Kisah di atas bukanlah sebuah pengandaian dan bukan pula terjadi di sinetron. Ini adalah cerita yang mungkin dengan mudah dapat kita lihat atau dengar di sekitar kita. Kekerasan yang seringkali korbannya adalah perempuan semula dianggap sebagai sebuah patologi sosial. Suami melakukan kekerasan karena ada problem yang dihadapinya dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimengerti. Namun dengan menggunakan analisis tentang relasi kekuasaan antara lelaki dan perempuan kita tahu bahwa kekerasan di dalam rumah tangga adalah sebuah kekerasan berbasis gender. Pelaku diposisikan oleh sosial dan tradisi sebagai pihak yang dianggap punya kekuasaan atas istri dan anak-anaknya sehingga merasa punya hak untuk melakukan apa saja terhadap mereka.

Membangun dunia tanpa kekerasan, di mana semua manusia, termasuk perempuan dan anak perempuan, menikmati hak-hak asasinya adalah cita-cita yang sangat ideal. Namun dalam realitas sosial, cita-cita ini amat sulit digapai. Hasil pemetaan yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didukung berbagai kelompok dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menorehkan luka yang dalam. Persebarannya luas, bentuknya beragam, berlapis-lapis, dan terus berkembang.

Beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan tersibaknya rambu-rambu politik pada masa Orde Baru dan perkembangan politik terakhir di negeri ini, banyak jenis kekerasan terhadap perempuan dibicarakan secara intensif. Seperti misalnya, kekerasan dalam situasi konflik bersenjata, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS, kekerasan terhadap perempuan yang mengalami kecacatan, eksploitasi terhadap perempuan buruh, dan lain-lain.

Namun, masih belum banyak yang menengarai bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi setiap detik di ruang-ruang publik, misalnya sebagai penumpang kendaraan umum, dan berbagai kekerasan yang disebabkan tidak ramahnya tata ruang serta sistem-sistem di kota secara keseluruhan terhadap perempuan.

Tahun 2001 Komnas Perempuan mencatat 3.169 kasus kekerasan terhadap perempuan di 14 daerah di Indonesia. Data ini hanyalah sebagian kecil dari situasi yang sebenarnya, karena berlakunya fenomena gunung es. Ada berbagai jenis kekerasan yang tidak dilaporkan sebagai perbuatan pidana, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tindak perkosaan. Angka ini terus meningkat tajam dari tahun ke tahun hingga sekarang berjumlah di atas 15.000 kasus.

Nilai-nilai budaya dan agama yang disosialisasikan menjadi sesuatu yang inheren dalam diri seseorang, membuat korban merasa malu serta takut melaporkan kekerasan (dan ketidakadilan) yang dialaminya.

Dalam kasus kekerasan seksual misalnya, bagaimana korban berani melapor bila masyarakat memberinya stigma dengan sebutan “gelas pecah”