«

»

Mar 04

Fikih Harta Gono-Gini

  • Sharebar

lutfi fAda satu persepsi yang salah di mata beberapa orang yang menyatakan bahwa dalam masalah harta gono-gini hukum Islam banyak merugikan perempuan. Padahal, kalau hukum Islam dipahami dan diterapkan dengan benar, engaturan harta gono-gini dalam Islam justru merupakankekuatan bagi kaum perempuan. Dan hal itulah yang telah dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan di Mesir dan Arab Saudi, yang membuat kaum laki-laki disana harus berfikir keras jika berencana melamar dan menikahi seorang perempuan karena harus mengeluarkan “bayaran” yang mahal. Kondisi ini juga bisa menekan para laki-laki untuk bercerai karena ketika terjadi perceraian,maka harta keluarga akan menjadi milik perempuan. Sementara di Indonesia, karena tidak menggunakan aturan seperti ini, maka hak-hak perempuan dalam masalah harta keluarga sering terabaikan. Jadi jelas, bukan aturan normatif Islamnya yang tidak sensitif terhadap hak perempuan, tetapi lebih pada penerapan hukum yang keliru.

Harta gono-gini adalah harta yang dihasilkan atau didapat oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan selain harta bawaan. Yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh seseorang sebelum perkawinan itu terjadi dan atau harta yang didapat dari warisan.

Dalam konsep ini, baik suami atau istri, adalah sama. Jika suami yang bekerja, maka sumber harta tersebut banyak dari hasil suami, jika istri bekerja maka harta tersebut banyak bersumber dari istri, demikian halnya jika yang bekerja adalah keduaduanya. Jika terjadi perceraian, atau kematian, maka pembagian hartanya adalah sama rata untuk kasus perceraian, dan dibagi dua terlebih dahulu sebelum dibagikan, dalam kasus kematian. Dalam konsep ini, semua yang dihasilkan adalah termasuk hak intelektual seperti royalti dan juga hak hasil saham.

Istilah harta gono-gini seperti di atas, adalah istilah yang pada dasarnya tidak dikenal dalam fiqh Islam. Dalam Islam harta adalah milik orang yang menghasilkan. Jika

suami yang menghasilkan, maka harta yang didapat adalah milik suami. Demikian sebaliknya, jika istri yang bekerja, maka hasil yang diperoleh adalah hak istri. Jika kedua-duanya bekerja, maka masing-masing mengambil hasilnya.

Dampak dari konsep ini adalah, jika suami yang bekerja lalu sebagian hasilnya digunakan untuk membeli rumah atau mobil atau barang-barang lainnya, maka semua harta tersebut adalah milik suami, jika terjadi perceraian, maka semua itu dikembalikan kepada suami karena barang-barang teresebut adalah miliknya. Demikian sebaliknya, jika dibeli dari hasil kerja istri, maka barang tersebut adalah hak istri.

Pemindahan hak milik seseorang, termasuk diantaranya dalam hubungan suami istri, dapat terjadi melalui beberapa konsep seperti: jual beli, hadiah, zakat, sodaqoh, nafkah, hibah, waris. Dalam kasus hubungan suami istri, pemindahan hak milik dapat terjadi melalui proses: jual beli, hadiah, hibah, nafkah dan waris.

Melalui pintu hadiah dan hibah, suami dapat memberikan seluruh hartanya, atau separuh atau satu persen saja. Sedangkan nafkah, istri akan mendapatkan jumlah yang wajar dari penghasilan suami. Dalam waris, masing-masing sudah ditentukan persentasi tertentu: seperdelapan untuk istri dan seperempat untuk suami, namun hal itu baru didapat melalui kematian pasangan. Sedangkan untuk kasus perceraian, istri hanya mendapatkan nafkah iddah saja. Sedangkan harta, masing-masing membawa hak miliknya sendiri, tidak peduli apakah istri atau suami yang memiliki harta lebih banyak.

Hak Istri

Jika demikian adanya, dalam kasus suami bekerja dan istri tidak, ada kesan awal bahwa konsep tersebut sepertinya merugikan perempuan. Sebab, semua hasil/harta adalah milik suami. Hemat penulis tidak. Kesan tersebut ada dan benar jika si istri tidak menggunakan hak-haknya. Namun jika dia menggunakan haknya, perbandingannya akan seimbang atau masih dalam batasan wajar.

Dalam aturan perkawinan, islam mengatur hak dan kewajiban, diantaranya adalah istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Nafkah tersebut, jika diberikan oleh suami, maka harta tersebut adalah milik istri. Lebih jelasnya penulis akan menuangkannya dalam contoh. Seorang suami berpenghasilan sepuluh juta. Kebutuhan rumah tangga seperti untuk keperluan makan, listrik, telepon dan lain-lain menghabiskan lima juta rupiah. Berarti, masih ada sisa lima juta. Dalam kasus ini istri boleh minta nafkah untuk dirinya sebesar separuh atau sepertiga tergantung kesepakatan. Hak ini, istri boleh meminta, dan suami harus memberi. Yang tidak ditentukan oleh Islam adalah jumlahnya, baik secara prosentasi atau nominal. Semua tergantung kemampuan dan penghasilan suami. Mereka bisa bersepakat pembagiannya 50:50 atau 60:40 atau 65:35. Jika dalam kasus ini istri diberi dua juta, maka jumlah itu adalah miliknya murni. Dia boleh menggunakannya sekehendaknya tanpa izin suami, dia boleh memberikannya kepada keluarganya atau adik-adiknya. Jika uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, maka barang tersebut akan menjadi miliknya. Jika ditabung lalu dibelikan tanah atau rumah, maka rumah dan tanah itu menjadi miliknya, bukan milik suami. Demikian sebaliknya.

Nah, yang menjadi kendala adalah ketika istri tidak pernah meminta haknya ini. Lalu ketika perceraian terjadi, seolah-olah istri tidak mempunyai apa-apa. Kesalahan ini bukan pada konsep islamnya, namun pada penggunaan hak oleh salah satu pihak, yaitu istri.

Hak Suami

Pertanyaan lanjutan mungkin akan muncul, bagaimana kalau istri yang bekerja, apakah dia harus memberikan nafkah kepada suaminya? Jawabannya tidak. Istri tidak berkewajiban memberikan bagian tertentu kepada suami. Namun, jika dia ingin memberinya, maka hal itu dibolehkan. Hukum kepemilikan selanjutnya adalah: semua barang yang dibeli istri adalah milik istri. Kasusnya, mirip dengan pembahasan di awal ketika suami yang bekerja dan istri tidak.

Suami-Istri Bekerja

Jika suami istri bekerja, maka yang dihasilkan istri adalah milik istri dan yang dihasilkan oleh suami adalah milik suami. Jika keduanya melakukan hal yang sama dan bersama-sama, maka bisa disepakati bahwa hasilnya adalah milik bersama dan akan di bagi sama, atau disepakati jumlah tertentu sesuai dengan saham dan tanggungjawab masing-masing.

Lalu, siapa yang bertanggungjawab soal kebutuhan rumah tangga? Jawabannya tetap suami. Baik suami berpenghasilan lebih sedikit atau lebih banyak. Namun demikian, si istri boleh-boleh saja membantu. Apakah jatuh hak istri untuk mendapatkan nafkah? Tidak. Istri tetap berhak mendapatkan nafkah, hanya saja jumlah nominalnya dapat ditoleransikan karena dia juga sudah berpenghasilan dan dia sudah sedikit meninggalkan kewajiban-kewajibannya.

Hak Intelektual

Royalti yang didapat dari sebuah buku atau lagu atau penemuan yang sudah mendapat hak paten tertentu, adalah milik si penulis atau penemu. Jika yang membuat atau menemukan istri, maka hak itu adalah hak istri. Demikian juga jika yang menghasilkannya adalah suami. Jika karya bersama, maka kepemilihan dan hak royaltinya juga milik bersama. Kepemilikan salah satu pihak dalam kasus ini, dapat dipindah ke pihak yang lain melalui pintu hibah. Baik seluruhnya, atau sebagiannya. Sebagai contoh, seorang suami yang menulis buku menghibahkan royalti bukunya (semua atau sebagiannya saja) untuk istrinya. Jika ini yang terjadi, maka kepemilikan royalti akan jatuh kepada istri. Demikian sebaliknya.

Hak Guna

Dalam konsep yang sudah dijelaskan tadi, terdapat kebingunan awal, yaitu apakah bangku dan meja yang dibeli suami dengan uang suami dan ada di rumah kami itu milik suami? jawabnya ya, itu milik suami. Istri dan anak hanya memiliki hak pakai atau hak guna. Demikian pula halnya dengan mobil dan barang-barang mewah lainnya. Semua itu milik si pemilik uang. Lagi-lagi, hak itu bisa berpindah melalui hadiah atau hibah yang diucapkan. Di sinilah diperlukan kejelasan kepemilikan, apakah sudah dihibahkan atau belum.

Atas Nama

Dalam banyak kasus, kadang didapati suami membeli rumah atau tanah atau mobil dengan atas nama istri atau anak atau orang lain pada akte jual belinya. Lalu, apakah barang-barang tersebut menjadi milik orang yang namanya tertera pada akte? Dalam hukum positif hal itu dibenarkan dan kepemilikan jatuh kepada nama yang tertera. Namun dalam konsep Islam, menggunakan nama bukanlah pemindahan kepemilikan. Nama yang tertera dalam akte bukan berarti kepemilikan.

Dengan menyadari  konsep istri, seharusnya istri menegaskan kepada suami, bahwa rumah yang dibeli atas namanya adalah untuk dirinya. Jika suami mengatakan ya, cukup itu sebagai akad hibah atau hadiah. Rumah tersebut sah menjadi milik istri.

Antisipasi Konflik

Kesan awal dari pemaparan di atas adalah konsep Islam terlalu berbelat belit, dan kok susah amat. Bukanlah apa yang dimiliki suami adalah milik istri juga? Memang, ketika rumah tangga suami-istri berjalan dengan normal, apalagi baik, konsep tadi terlihat berbelat belit dan ada unsur ketidak percayaan antara suami-istri. Hal itu benar karena Islam memandang bahwa suami dan istri adalah pasangan dari dua unsur yang berbeda. Keduanya mungkin terpisah atau dipisahkan. Nah untuk mengantisipasi kemungkinan yang sangat besar ini, konsep tadi diberlakukan. Faedah dari kejelasan konsep Islam di atas akan nampak jelas sekali setiap kali perceraian terjadi, atau ketika suami kawin lagi, atau ketika hak waris jatuh kepada orang lain selain anak, dalam kasus salah seorangnya meninggal. Terlalu banyak contoh yang jelas dan nyata bahwa kejelasan hukum fiqh Islam dalam mengelola harta keluarga sangat baik dan akan menghindarkan orang dari konflik yang tidak diinginkan.

Kesepakatan Awal

Dari penjelasan konsep di atas, beberapa pertanyaan lanjutan pun muncul. Bagaimana dengan nasib istri yang sudah puluhan tahun membina rumah tangga dan tidak pernah meminta haknya? Tidak mungkinkah disepakati bahwa hasil yang diperoleh dari usaha suami atau istri dibagi bersama?

Kesepakatan tersebut dapat saja dibuat, namun pemindahan haknya dilakukan melalui konsep hibah. Artinya, mereka bisa menghitung berapa kekayaan yang mereka perolah selama masa perkawinan, kemudian, secara suka rela, suami menghibahkan sebagiannya kepada istri.

Namun demikian, yang terbaik adalah jika sejak awal lagi ada kesepakatan bahwa harta yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Hal ini untuk menghindari keengganan suami memberikan hartanya kepada istri setelah istrinya tak lagi muda, atau istri yang merasa dirugikan oleh datangnya sang ‘madu’ yang baru saja dinikahi suaminya namun sudah menuntut hak yang sama dengan istri yang sekian lama berjuang bersama suami, bahkan mulai dari nol.

Nah, dengan kejelasan seperti ini diharapkan, ketika perceraian atau perpisahan terjadi, hal-hal negatif yang mungkin timbul akibat dari pembagian harta waris, dapat dihindarkan.

Dalam hukum Islam, isteri diperbolehkan untuk menggugat cerai suaminya. Ketika isteri sudah tidak merasa cocok dengan suaminya, maka ia boleh mengajukan guguatan cerai ke pengadilan. Memang perjanjian pra nikah tidak umum dilakukan di Indonesia, tapi di negara-negara Islam di Timur Tengah itu lumrah dilakukan.

Apalagi di dalam qaidah fiqh disebutkan bahwa al-hukm ‘ala syuruthihim (bahwa hukum itu tergantung kepada syaratnya). Sayangnya, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang seperti ini tidak banyak dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk meningkatkan daya tawarnya ketika berhadapan dengan laki-laki. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan kepentingan perempuan. Akhirnya, dalam hukum Islam memang tidak dikenal harta gono-gini, karena hukum Islam sudah mengatur tentang hak milik dan hak guna. Wallahu a’lam. ***[]

 

DR. Ahmad Luthfi Fathullah, MA

Pendidikan:

- Alumni Pondok Modern Gontor

- Damascus University (S1)

- Jordan University (S2)

- Univ. Kebangsaan Malaysia (S3)

Aktifitas:

- Dosen Pasca Sarjana UIN Jakarta;

UIN Bandung; UI Jakarta; UMJ; UMS

- Tim Forum Kajian Kitab Kuning

(FK3) Puan Amal Hayat