«

Apr 21

KORUPSI DALAM ISLAM

  • Sharebar

Ibu Sinta - SPAK KPKRI

PENGERTIAN  KORUPSI

Salah satu pengertian korupsi menurut Islam adalah tindakan penyelewengan penggunaan harta dan keuangan publik yang dikelola Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok sehingga merugikan Negara dan masyarakat/publik.

Jabatan merupakan bentuk amanat yang diberikan kepada para pejabat dan penyelenggara Negara (eksekutif, legislative maupun yudikatif). Pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan RasulNya serta orang-orang yang telah memberikan amanah. Tindakan pengkhianatan terhadap amanah ini diantaranya adalah penyalah gunaan jabatan dan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga maupun kelompok hingga merugikan Negara dan masyarakat. Jelas disini terlihat, masuk katagori korupsi dalam Islam adalah tindakan menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga maupun kelompok.

Termasuk tindakan korupsi menurut Islam adalah tindakan memberikan fasilitas Negara yang dilakukan oleh pejabat Negara kepada orang lain atau membuat kebijakan, melakukan tindakan atas nama Negara yang menguntungkan orang lain dan merugikan Negara atau masyarakat karena pejabat tersebut memperoleh suap atau pemberian dari orang lain diluar ketentuan yang ada. Dalam Islam menyuap merupakan tindakan yang dilakanat oleh Allah.

Dari paparan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa korupsi menurut Islam adalah menyelewengkan keuangan Negara, berkhianat pada amanat, menerima suap dan grativikasi dan membuat kebijakan atau menggunakan fasilitas Negara tidak sesuai peruntukkannya demi keuntungan pribadi, keluarga maupun kelompok sehingga merugikan Negara/masyarakat baik secara material maupun non material.

Melihat kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka dalam Islam korupsi dikatagorikan sebagai tindakan dhalim. Amatlah dhalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta Negara, karena kekayaan Negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat, termasuk masyakarat yang miskin dan butahuruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Allah SWT memasukkan para koruptor yang dhalim ini kedalam golongan orang-rang yang celaka besar, sebagaimana dalam firman-Nya,  “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang lalim yakni siksaan di hari yang pedih.” (QS. Az-Zukhruf: 65).

 

UPAYA PENCEGAHAN

Memperketat sangsi sosial

Hal ini bias dilakukan dengan dua cara, pertama: menolak penggunaan uang hasil korupsi baik untuk kepentingan social maupun individual, karena uang hasil korupsi merupakan uang haram seperti halnya uang hasil perampokan, pencurian dan menipu. Pendapat para ulama fiqih ini berdasar pada firman Allah : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188). Pada ayat ini terlihat jelas Allah melarang memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara-cara yang batil, termasuk di dalamnya harta hasil korupsi.

Sangsi sosial ini juga bisa dilakukan dengan cara melakukan delegitimasi terhadap ibadah formalnya para koruptor. Sebagimana yang dijelaskan oleh para ahli fikih, Imam Syafii misalnya menyatakan bahwa shalat dan haji yang dilakukan dengan menggunakan uang hasil korupsi adalah sah, namun hal itu tetaplah dosa karena menggunakan barang-barang yang bukan miliknya. Sementara itu Imam Ahmad Ibn Hambal: Shalat dan haji yang dilakukan dengan menggunakan harta hasil korupsi tetap tidak sah karena itu sama dengan shalat memakai pakaian bernajis  atau haji dengan biaya uang haram.

Jika pandangan seperti ini disosialisasikan kepada masyarakat, maka para koruptor akan terkucilkan dari interaksi sosial dan terdelegitimasi seluruh tindakan sosialnya. Dengan demikian, mereka akan terasing dan menjadi orang yang cacat moral.

 

Menerapkan Hukum Secara Tegas dan Keras

Ulama fikih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana takzir (jarimah). Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya didelegasikan syara’ kepada hakim. Ini artinya hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan hukuman kepada para koruptor dengan pertimbangan yang mengacu pada kemaslahatan ummat. Artinya hukuman bisa diberikan seberat-beratnya demi menciptakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemadlaratan terhadap ummat. Dengan demikian hukuman yang diberikan bisa menjadi tindakan preventif karena efek jera yang ditimbulkan.

Di atas semua itu, tindakan yang paling efektif untuk mencegah tindak korupsi adalah menghilangkan budaya serakah dan hidup mewah yang menuntut biaya tinggi, karena tindakan seperti inilah yang menjadi pemicu tumbuhnya tindakan korupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan pembudayaan kejujuran, kesederhanaan dan kepekaan sosial. Di sini faktor keluarga menjadi sangat vital, terutama kaum perempuan.

Peran perempuan dalam keluarga sangat vital dan strategis karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, sebagaimana kata Nabi al umm madraasatul ‘ula. Ini artinya perempuan akan menjadi roll model utama bagi anak-anak dalam keluarga (perempuan adalah guru pertama dan utama dari anak-anaknya). Sebagai roll model kalau dia salah, maka akan bias melahirkan generasi yang salah. Jadi peran perempuan sebagai isteri itu sangat luar biasa dalam keluarga, ini tidak hanya normative tapi juga faktual.

Dra. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum. (Ketua & Pendiri Yayasan Puan Amal Hayati)