«

»

Jun 01

Hak-Hak Perempuan Sejak Hamil Hingga Pasca Melahirkan

  • Sharebar

Kehamilan bagi kebanyakan pasangan suami istri merupakan masa yang sangat ditunggu-tunggu. Namun, ada pula kehamilan yang merupakan hal yang sangat dihindari, dengan berbagai alasan yang bisa diterima maupun tidak, misalnya alasan kesehatan, keuangan dan mungkin karena pasangan tersebut belum terikat perkawinan yang sah, sehingga kadang-kadang memutuskan untuk melakukan aborsi. Disadari atau tidak, perempuan sebenarnya memiliki hak penuh untuk hamil atau tidak hamil, karena perempuanlah nantinya yang bertanggung jawab atas janin yang dikandungnya dan melahirkannya.

Namun demikian, kenyataannya masih banyak perempuan yang kurang paham mengenai hak ini, sehingga ia beranggapan bahwa perempuan “wajib hamil” atau “tidak hamil” itu untuk suami dan negara. Dengan kata lain, kehamilan diatur menurut kepentingan laki-laki dan politik. Contohnya masih sering kita dengar bahwa si A diceraikan oleh suaminya karena tidak bisa hamil. Lalu ada juga kisah bahwa dengan adanya program pemerintah mengenai keluarga berencana, yang pada jaman dulu dan mungkin juga sampai sekarang, masih ada yang mengartikan sebagai “larangan hamil” jika telah memiliki anak lebih dari 2 atau 3 anak.Sebagai perempuan yang pernah hamil dan melahirkan, penulis merasakan pentingnya para perempuan hamil mengetahui hak-haknya yang secara hukum juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, dari sejak perempuan hamil sampai dengan pasca melahirkan harus diberi hak yang lebih karena dari perempuanlah manusia-manusia di dunia ini terlahir. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Untuk itu, perlindungan terhadap perempuan, khususnya pada saat hamil sampai dengan pasca melahirkan baik oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan suami adalah “wajib” adanya.Tulisan ini dibuat dengan tujuan antara lain:
1. Agar perempuan, khususnya yang sedang hamil sampai dengan pasca melahirkan, mengetahui hak-haknya, karena pada beberapa kasus sering ditemukan, bahwa masih banyak perempuan hamil yang tidak atau belum mengetahui adanya hak-hak yang ada selama dia hamil sampai dengan pasca melahirkan.
2. Agar orang lain, yaitu pemerintah, masyarakat, keluarga dan terutama suami memberikan hak-haknya, sehingga tercipta suasana yang harmonis, yang pada akhirnya dapat membantu para perempuan yang sedang mengandung dapat merawat janin, melahirkan dan membesarkan bayinya menjadi manusia yang berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara.
3. Agar pemerintah, baik pembuat dan pelaksana kebijakan, dapat melaksanakan kewajibannya secara sinkron, sehingga tercipta suatu perlindungan terhadap perempuan sejak mereka hamil sampai dengan pasca melahirkan.Dalam tulisan ini perlu adanya batasan untuk menjelaskan siapa yang disebut perempuan hamil itu, hak-hak apa saja yang seharusnya mereka peroleh pada saat hamil sampai dengan pasca melahirkan, sejak kapan hamil itu, dan apa saja yang harus dilakukan oleh semua pihak dalam memenuhi hak-hak perempuan hamil sampai dengan pasca melahirkan tersebut.Siapa Saja Yang Disebut Perempuan Hamil Itu?Undang-Undang Kesehatan antara lain mengatur bahwa kesehatan istri meliputi masa prakehamilan, kehamilan, pascapersalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan. Dari ketentuan ini jelas yang disebut istri adalah perempuan yang terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, sehingga ketentuan tersebut belum mencakup semua perempuan hamil pada kasus kehamilan di luar hubungan suami-istri (bisa karena pemerkosaan, hamil di luar nikah, dan sebagainya).

Tulisan ini mencoba mendefinisikan perempuan hamil dalam arti yang lebih luas, yaitu semua perempuan yang mengandung janin, baik yang terikat perkawinan yang sah maupun yang tidak terikat perkawinan yang sah.

Kapan Perempuan Dikatakan Sedang Hamil?

Pengetahuan seseorang mengenai kapan perempuan dikatakan sedang hamil tentu berbeda-beda. Ada kalanya malah tidak diketahui oleh perempuan yang bersangkutan. Mengapa? Karena, setiap perempuan memiliki kepekaan terhadap perubahan atas dirinya yang berbeda satu sama lain. Terlebih bagi perempuan yang jadwal menstruasinya tidak teratur, maka pengetahuan bahwa dirinya sedang hamil, dapat diketahui setelah merasakan perbedaan yang sangat berarti terhadap fisik dan psikisnya. Baru setelah itu perempuan tersebut mencari tahu apakah sedang hamil atau tidak. Kalaupun akhirnya diketahui mungkin usia janin dalam kandungan sang calon ibu sudah beberapa minggu. Tak apalah, yang penting si perempuan calon ibu ini akhirnya mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung janin yang kelak akan tumbuh menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, yang insyaAllah dapat membawa dunia ini menjadi lebih baik.
Bagi suami (jika perempuan tersebut telah terikat perkawinan yang sah) pengetahuan bahwa istrinya sedang hamil biasanya ketika si istri menceritakan kepada suaminya, karena bagi si istri, orang pertama yang patut diberitahu kabar paling menggembirakan ini adalah suaminya.

Bagi orang lain, pengetahuan bahwa perempuan sedang hamil biasanya ketika secara kasat mata diketahui adanya perubahan fisik, seperti perutnya membesar, dan sebagainya.

Jadi, kapan perempuan dikatakan sedang hamil, adalah pada saat si perempuan ini mengetahuinya, dan bagi orang lain, yaitu pada saat diberitahu atau mengetahuinya secara fisik.

Kapan Pasca Melahirkan Itu?

Sebulan setelah melahirkan? Setahun setelah melahirkan? atau kapan? Meskipun pengertiannya sangat luas, namun dalam tulisan ini pengertian pasca melahirkan dibatasi minimal sampai dengan setelah berakhirnya masa nifas, yaitu ketika seorang ibu telah bersih dari darah yang keluar dari vaginanya setelah melahirkan, yang masing-masing perempuan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda.

Dari batasan-batasan di atas, menjadi lebih jelas bahwa sejak dirinya (perempuan) mengetahui kehamilannya sampai dengan pasca melahirkan, maka ia secara hukum langsung memiliki hak-hak khusus yang tentunya akan berakhir setelah ia tidak hamil atau setelah berakhirnya pasca melahirkan. Demikian pula bagi suami, keluarga, masyarakat dan negara, wajib memberikan hak-hak tersebut kepadanya sejak mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang hamil sampai dengan pasca melahirkan.

Apa Saja Hak-haknya?

Ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak perempuan hamil sampai dengan pasca melahirkan antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 39 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian tetapi masih dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai janda tersebut melahirkan.Dengan demikian, meskipun putusan untuk bercerai telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama, namun pengucapan talak dari mantan suaminya hanya boleh diucapkan di depan Hakim ketika mantan istrinya tersebut telah melahirkan. Hal ini semata-mata untuk melindungi perempuan yang sedang hamil antara lain yaitu apabila janin yang dikandungnya lahir maka si anak berhak mendapatkan biaya hidup dari mantan suaminya tersebut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang ini mengatur sebagai berikut:“(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.Adapun dalam penjelasannya disebutkan: yang dimaksud dengan “kemudahan dan perlakuan khusus” adalah pemberian pelayanan jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.Ketentuan ini sangat jelas memberikan hak khusus bagi perempuan hamil untuk mendapat pelayanan jasa dari pemerintah berupa keamanan, kesehatan dan keselamatannya. Sampai saat ini belum nampak jelas bahwa pemerintah telah memberikan hak tersebut. Contohnya, sampai saat ini belum ada sarana transportasi umum yang “memadai” untuk perempuan hamil. Keadaan ini diperparah oleh sikap masyarakat kita yang kadang-kadang tidak mau memberikan tempat duduk ketika melihat perempuan hamil sedang berdiri berhimpitan dengan penumpang lain dalam transportasi umum.Masih minimnya fasilitas umum yang dapat digunakan bagi si ibu yang harus menyusui bayinya juga merupakan kendala tersendiri, sehingga si ibu kehilangan haknya untuk memberikan ASI kepada bayinya. Padahal si ibu perlu memberikan ASI eksklusif agar bayi yang dilahirkan terjaga kondisi kesehatannya (imun terhadap gejala penyakit bayi yang baru lahir).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan terkait dengan hak perempuan setelah melahirkan diatur sebagai berikut:Pasal 82 (1)
“Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”Pasal 82 (1)
“Pekerja /buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.”Pasal 83“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pekerja perempuan dapat memenuhi kewajibannya sebagai ibu untuk memberi ASI walaupun harus bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya.Pasal 153 ayat (1) butir f“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.”
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur sebagai berikut:“Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:
a. Bayi dan balita;
b. Remaja perempuan; dan
c. Ibu hamil dan menyusui.”
Selain pemberian gizi yang lebih baik kepada ibu hamil dan menyusui, ibu hamil juga mendapatkan hak untuk mendapatkan perawatan yang layak dari bidan atau tenaga professional lainnya selama masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Selain itu perempuan hamil juga berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, benar dan memadai mengenai kehamilannya, janinnya serta persalinannya. Contohnya, jika perempuan hamil akan melahirkan, maka ia harus diberikan penjelasan mengenai cara persalinan apakah melahirkan secara normal, atau dengan cara operasi. Besarnya biaya yang harus disiapkan, kondisi setelah melahirkan dan segala sesuatunya, harus diberitahukan kepadanya. Jika secara medis dapat melahirkan dengan cara normal, maka tidak boleh ada paksaan untuk melahirkan secara operasi.
5. Hak yang harus diberikan oleh suami, keluarga dan masyarakat.
Secara umum, hak ini sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita, yaitu memberikan perhatian yang lebih, daripada ketika si istri atau perempuan tersebut tidak sedang hamil. Suami misalnya, harus membantu meringankan pekerjaan secara fisik. Masyarakat memberikan prioritas kepada perempuan hamil dan menyusui dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah harus memberikan fasilitas khusus kepada perempuan hamil dan meyusui, misalnya memberikan tempat khusus di dalam transportasi umum atau di tempat-tempat umum.

Dengan adanya ketentuan peraturan perundangan di atas, jelaslah bahwa perempuan sejak hamil sampai dengan pasca melahirkan mendapat hak khusus yang dijamin oleh undang-undang. Namun sayangnya masih banyak hak-hak tersebut yang belum sepenuhnya diperoleh oleh perempuan hamil tersebut karena adanya berbagai macam kendala. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para perempuan yang sedang hamil sampai dengan pasca melahirkan, bagi pemerintah, masyarakat dan tentunya keluarga dan suami, terutama demi tercapainya pemenuhan hak kepada perempuan yang sedang hamil tersebut.***

Oleh: Dra. Lilik Darwati Setyadjid, SH. MH
*Penulis adalah: Konsultan Hukum