«

»

Jun 01

Membangun Kepedulian bagi Perempuan Korban Kekerasan

  • Sharebar

Wacana pemberdayaan perempuan termasuk perlunya pengarusutamaan jender (gender mainstreaming) dalam berbagai kebijakan negara sebenarnya sudah mulai mewarnai cara pandang masyarakat kita. Apalagi dengan munculnya Megawati Soekarnoputeri sebagai perempuan Indonesia pertama yang menjadi presiden, dianggap sebagai sejarah penting berkaitan dengan usaha keadilan jender. Namun, kenyataan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat masih sangat menyedihkan, di mana masih banyak kaum perempuan yang harus berjuang keras “menghindari” beragam bentuk kekerasan berbasis jender (violences against women based gender), baik domesik maupun publik.

Wilayah domestik masih merupakan penyumbang terbesar terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Krisis ekonomi yang berdampak pada merosotnya pendapatan keluarga, yang selama ini bertumpu pada sumber tunggal: suami, menghadirkan kecenderungan kuat terhadap munculnya kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan (istri dan anak-anak) menjadi katarsis bagi keresahan psikologis suami/bapak akibat keruwetan ekonomi keluarga.

Padahal tanpa alasan keruwetan ekonomi sekalipun, kekerasan di lingkungan domestik yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyumbang sangat besar angka kekerasan terhadap perempuan selama ini.

Sementara di lingkungan publik, juga tak kalah menyedihkan. Diskriminasi di berbagai bidang kehidupan; politik, pendidikan, ekonomi, informasi, dan sebagainya, telah sangat menyudutkan perempuan dan menjadikannya sebagai manusia lemah yang tidak sempurna. Tidak sempurna karena eksistensinya selalu harus bergantung pada laki-laki. Dalam hal ini, keberadaan Megawati sebagai orang nomor satu di negeri kita belum tentu merupakan tanda keadilan jender di wilayah publik, terutama dalam politik, sudah dirasakan kaum perempuan kita. Bahkan, jika kecenderungannya justru dimanfaatkan untuk keperluan politik yang tidak memberdayakan perempuan, hal ini akan lebih berbahaya karena dibungkus dengan logika keadilan jender.

Kita bisa menilai sejauhmana usaha pemberdayaan perempuan, khususnya penghapusan beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan, berkembang positif ke arah yang lebih baik di era pemerintahan presiden perempuan saat ini dengan melihat tingkat kepedulian negara terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, pada political will untuk menegakkan supremasi hukum (law enforcement) terhadap para pelaku kekerasan terhadap perempuan. Nyatanya, alih-alih terhadap kasus “kecil” semisal KDRT, pelecehan seksual secara pribadi, dan sebagainya, terhadap kasus-kasus besar pun political will pemerintah masih sangat lemah. Hingga kini kasus perkosaan dan pelecehan seksual massal yang pernah mencoreng negeri kita di medio Mei 1998 sama sekali tak tersentuh hukum kita. Juga pada kasus jugun ianfu, korban kekerasan seksual di masa pendudukan Jepang, dari pihak pemerintah sangat kecil peranannya dalam mengusahakan tuntutan ganti rugi melalui jalur hukum internasional.

Pada sisi lain, menyangkut revisi dan kelengkapan hukum dan undang-undang yang mengatur persoalan kekerasan terhadap perempuan, misalnya UU tentang Kekerasan Seksual, UU KDRT, UU Perempuan Pekerja Rumah Tangga, dan sebagainya, inisiatif pemerintah masih sangat kurang untuk melengkapi kekurangan hukum dan perundang-undangan kita. Padahal, sangat banyak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena kelonggaran dan kekurangan hukum dan perundang-undangan kita yang masih sangat bias kepentingan patriarkal.

Begitulah, dari hal di atas kita dapat mengambil kesimpulan, betapa kepedulian negara terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga terhadap kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan itu, sangatlah lemah. Tentu, jika negara tak memiliki kepedulian yang besar terhadap masalah ini, sangatlah sulit untuk menumbuhkan kepedulian umum di masyarakat kita.

Atas dasar hal tersebut, menurut saya, kita patut merenungi nasib RA Kartini. Tokoh perempuan yang sangat gigih memperjuangkan emansipasi perempuan ini lebih sering kita peringati usahanya yang melahirkan hasil baik bagi pemberdayaan perempuan. Karenanya, kita sering lupa bahwa proses panjang pemberdayaan dan emansipasi perempuan Indonesia semenjak Kartini itu sama sekali belum dapat mengeliminasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, juga ketika negara kita telah turut meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sekalipun. Lebih jauh lagi, kita menjadi kurang peduli atau bahkan tidak peduli sama sekali bahwa masih teramat banyak kaum perempuan kita yang terancam oleh beragam bentuk kekerasan. Mungkin kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara dan famili kita yang perempuan, tak mengalami langsung tindak kekerasan tersebut. Tapi, orang lain yang mungkin tidak kita kenal, masih sangat banyak yang harus setiap saat berjuang diri dari beragam bentuk kekerasan itu.

Dalam konteks kurangnya kepedulian ini, bagi saya, kita juga perlu merenung dan berefleksi bahwa RA Kartini, yang setiap 21 April diperingati kelahirannya, selain sebagai pejuang emansipasi juga adalah perempuan korban beragam bentuk kekerasan! Kartini adalah korban “kawin (ter)paksa”, korban pernikahan dini, korban marjinalisasi dan subordinasi karena mengalami pingitan (secluded), dan juga korban poligami. Meski demikian, eksistensinya sebagai korban justru merupakan ilham besar bagi keinginannya untuk melakukan pembebasan (emansipasi) perempuan kita, sebagai ekspresi kepedulian terhadap perempuan korban. Inilah sisi penting Kartini yang terlupakan, yang harus selalu kita ingat dan jadikan bahan pelajaran berharga setiap saat, tidak hanya aktual saat memperingati kelahirannya. Lewat kepedulian inilah kita menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sangat sering terjadi mewarnai dunia kehidupan kita, dan kita juga menjadi punya rasa tanggung jawab untuk turut dalam usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan.***

Farid Muttaqin => PUAN Amal Hayati, Jakarta