«

»

Jun 03

Kesetaraan Gender dalam Penegakan Solidaritas Kemanusiaan

  • Sharebar

a. Dekonstruksi Sosial; Menggugat Superioritas Lelaki terhadap Perempuan

Agar tidak terjebak dalam pemikiran yang provokatif dan bombastis, ada baiknya sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita melakukan telaah serius terhadap peta teoritik dan kerangka paradigmatic ilmu-ilmu sosiolog. Hal ini perlu dilakukan, karena dekonstruksi memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap konstruksi sosial. Dalam pandangan saya, upaya dekonstruksi sosial harus dilakukan dengan kmencermati kerangka paradigmatic secara serius. Dari sini kita akan dapat menemukan akar masalah yang bisa dijadikan pijakan untuk melakukan dekosntruksi.
Sesuai dengan TOR dari panitia, maka saya akan merujuk pada dua paradigma utama yaitu paradigma “Struktural Fungsional(Structural fungsinalism) dan paradigma konflik. Paradigma ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons (J.H. Turner; 1991).

Dalam peta gerakan feminis, paradigma ini memunculkan gerakan feminis yang berseberangan. Di satu sisi paradigma ini memunculkan gerakan feminis radikal yang mengabaikan struktur dan system sebagai pokok persoalan dalam meperjuangkan kesetaraan gender. Namun di sisi lain muncul gerakan yang mencoba melakukan dekonstruksi terhadap struktur dan konstruksi sosial yang dianggap sebagai biang terjadinya relasi sosial yang tidak adil antara lelaki dan perempuan.

Pemikiran yang menekankan upaya dekonstruksi sosial ini terlihat dalam pemikiran Fatima Mernissi yang menjadikan adat, budaya dan norma sebagai basis pembentukan konstruksi sosial yang mendiskreditkan kaum perempuan (misoginis). Bahkan konstruksi struktur sosial misoginis ini juga yang dijadikan instrument untuk memahami dan menafsirkan teks-teks agama. Akibatnya, lahir berbagai pemikiran keagamaan yang misoginis (Fatima Mernissi; 1997).

Pandangan mengenai kuatnya pengaruh struktur sosial dalam menciptakan penindasan terhadap perempuan juga dinyatakan oleh Nawal Sadawi. Dalam hal ini dia menyatakan; agama apapun di dunia ini mencoba untuk merubah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi lemah dalam relasi sosial. Penindasan perempuan pada hakekatnya bukanlah disebabkan oleh ideologi keagamaan baik yang lahir dalam masyarakat Timur atau Barat, tetapi berakar dari sistem kelas dan sistem patriarkat yang telah menguasai ummat manusia, sejak perbudakan manusia berlangsung.

Agama-agama besar dunia menjunjung prinsip-prinsip yang sama dalam hal penguasaan perempuan. Namun demikian, sepanjang mengenai perempuan, agama-agama itu justru menambah beban baru terhadap beratnya rantai yang dipikul perempuan (Nawal Sadawi; 2001).

Semua kenyataan ini menujukkan masih kuatnya “perselingkuhan” antara pemahaman keagamaan dengan akar tradisi yang membentuk konstruksi sosial masyarakat. Sejauh pengalaman yang saya alami dan pengamatan yang saya lakukan dengan merujuk pada paradigma fungsional dapat dikatakan, persoalan posisi perempuan dalam relasi sosial lebih banyak ditentukan oleh konstruksi sosial masyarakat. Jika perpesktif ini yang digunakan, maka dekonstruksi struktur sosial merupakan persoalan penting dalam upaya membangun relasi sosial yang setara antara lelaki dan perempuan, karena strktur sosial (tradisi, budaya dan sistem nilai) yang ada jelas tidak berpihak pada kaum perempuan.

Karena kuatnya pemikiran keagamaan sebagai sandaran legitimasi terhadap konstruksi struktur sosial, maka yang pertama kali dilakukan dalam upaya dekonstruksi sosial adalah melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Hal ini penting dilakukan karena dua alasan yang mendasar; pertama dengan reinterpetasi terhadap teks agama, kita telah merebut wacana dan fungsi agama sebagai sandaran legitimasi. Kalau selama ini mereka menjadikan agama sebagai basis pertahanan untuk mempertahankan status quo, maka disisi lain kita menjadikan agama sebagai basis legitimasi melakukan transformasi dan perubahan terhadap struktur sosial yang menindas. Dengaan demikian, kita sama-sama memiliki legitimasi yang kuat, karena upaya dekonstruksi dilakukan sebagai wujud pengamalan ajaran keagamaan, bukan karena dorongan sekularisasi atau modernisasi sebagaimana yang mereka tuduhkan. Kedua, dengan melakukan reinterpretasi terhadap ajaran agama, kita dapat membongkar “perselingkuhan” antara agama dengan tradisi yang dapat membelenggu spirit agama itu sendiri. Dengan demikian kita akan dapat memilah mana ajaran agama yang harus dijaga otentisitasnya dan mana tradisi yang bisa dirubah untuk dijadikan instrument aktualisasi ajaran agama. Dengan cara ini dekonstruksi sosial akan dapat dilakukan.

b. Relasi Gender Sebagai Potensi Konflik

Pandangan ini berakar dari paradigma konflik, yang dalam ilmu sosiologi merupakan alternative dari paradigma fungsionalisme. Paradigma ini mengasumsikan setiap kelompok masyarakat memiliki ‘interest’, kepentingan, dan kekuasaan (power) adalah pusat dari setiap hubungan sosial, termasuk hubungan lelaki dan perempuan. Ide dan nilai-nilai bagi mereka selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan dan tidak terkecuali hubungan antara lelaki dan perempuan. Dengan asumsi seperti ini, maka perubahan akan terjadi melalui konflik yang akhirnya akan merubah posisi hubungan antara lelaki dan perempuan (Mansour Faqih; 1996).

Dalam peta gerakan feminis, paradigma ini melahirkan berbagai aliran diantaranya aliran feminis radikal yang berpandangan bahwa kaum lelaki secara ideologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan. Kedua adalah aliran feminist Marxist. Kelompok ini menolak keyakinan feminist radikal yang menjadikan biologi sebagai dasar pembedaan gender. Bagi kelompok ini penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam relasi produksi. Penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu mereka tidak menganggap patriarkhi ataupun kaum lelaki sebagai permasalahan, akan tetapi sistem kapitalismelah sebagai penyebab masalahnya.

Aliran ketiga dari paradigma konflik adalah feminisme Sosialis. Dalam pandangan kelompok ini, penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, dan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu, analisa patriarkhi harus dikawinkan dengan analisa kelas.

Meski ada perbedaan namun ada persamaan diantara mereka. Seluruh penganut paradigma konflik yang menjadikan analisa gender sebagai alat analisa pada umumnya memusatkan perhatian pada ketidak-adilan struktur dan system yang disebabkan oleh gender. Dari study yang dilakukan dengan analisis gender sebagai potensi konflik ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan meliputi; pertama, marginalisasi terhadap kaum perempuan; kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex, yang pada umumnya dialami kaum perempuan; ketiga pelabelan negative (stereotype) pada kaum perempuan; keempat kekerasan terhadap perempuan; kelima over burden bagi kaum perempuan karena sering memikul peran ganda (Mansour Faqih; 1996).

Inilah beberapa catatan awal yang bisa kita lihat ketika menggunakan analisis relasi gender sebagai potensi konflik.

c. Perempuan dan emansipasi dalam ruang public.

Dalam masalah ini, kita akan selalu dihadapkan pada persoalan klasik yaitu adanya jarak antara ajaran normative yang tercermin dalam teks agama dengan realitas obyektif yang terjadi. Kaum agamawan (ulama) selalu merujuk peran gemilang Khadijah dalam sejarah Nabi, Keagungan Ratu Bilqis dalam kisah Al-Qur’an, kehebatan Ai’syah dalam bermain politik dan beberapa tokoh hebat perempuan Islam yang lain (Maryam, Istri Fir’aun dan sebagainya) untuk menunjukan bagaimana Islam memberikan peran penting bagi kaum perempuan agar dapat berkiprah dalam dunia publik.

Namun secara faktual kita melihat, begitu ada perempuan yang tampil ke ruang publik, para agamawan tidak segan-segan menghantamkan palu godam dan menutup pintu rapat-rapat dengan kunci dalil-dalil yang tak terbantahkan: “mereka yang mempercayakan urusannya kepada seorang wanita tidak akan pernah merasakan kemakmuran” dan sederet hadist-hadits misoginis yang mendeskreditkan kaum perempuan.

Semua kenyataan ini mencerminkan kegamangan ummat Islam dalam menerapkan dan menafsirkan ajaran agamanya. Teks-teks agama masih disikapi secara mendua. Di satu sisi mereka mendukung kiprah perempuan di ruang public, walaupun sebetulnya hanya sekedar untuk mendukung klaim-klaim normative kebesaran dan kepedulian Islam terhadap peran perempuan. Dengan rujukan normative ini mereka (kaum agamawan yang sebenarnya patriarkhi) hendak memamerkan kehebatan Islam. Namun hal tersebut hanya berlaku secara retoris, karena di sisi lain, mereka tidak memperjuangkan ajaran tersebut berjalan dalam realitas, terbukti dengan penerimaan mereka secara mentah-mentah terhadap hadits-hadits misoginis tanpa melakukan kajian kritis terhadapnya. Yang mengerikan, mereka tidak sekedar menerima tetapi menggunakannya untuk menghambat dan mengunci peran perempuan di ruang publik.

Dalam mensikapi masalah ini, saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Fatima Mernissi. Dengan segala kegigihan dan ketekunannya, Mernissi melakukan kajian kritis terhadap hadits-hadits yang mendeskreditkan kaum perempuan. Melalui penajaman pandangan terhadap konstruksi sosial, konteks histories dan sosiologis lahirnya sebuah hadits, maka akan diketahui spirit, tujuan dan makna hakiki dari teks hadis tersebut. Dengan demikian kesenjangan antara spirit agama dengan realitas akan dapat dikurangi. Saya kira inilah yang perlu dilakukan untuk memperjuangkan peran perempuan dalam ruang publik.

d. Multikulturalisme dan pluralisme dalam relasi gender.

Dalam konteks ini, penggunaan konsep multikulturalisme dan pluralisme harus dilakukan dengan hati-hati, karena kalau tidak, bisa menjadi boomerang bagi gerakan gender. Di satu sisi multikulturalis bisa menjadi alat legitimasi untuk memperjuangkan gender, paling tidak bisa menjadi celah untuk menguak kuatnya dinding tradisi. Tapi yang perlu dicatat, konsep ini menawarkan kesetaraan dan kesamaan hak hidup bagi semua kultur dan tradisi. Dalam kondisi demikian, kultur dan tradisi yang sudah mapan dan kuat akan bisa survive karena didukung oleh struktur dan sistem sosial yang sudah mapan. Padahal sebagaimana kita ketahui, banyak tradisi dan kultur yang sangat tidak berpihak pada gerakan kesetaraan gender. Dalam kondisi demikian, kultur gender, tradisi feminist yang merupakan tradisi baru dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia akan menghadapi kesulitan karena belum memiliki basis yang kokoh. Inilah pertimbangan yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Bukan berarti multiculturalism dan pluralism tidak baik untuk dijadikan issu dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Namun yang perlu diperhatikan, adalah bahwa sekarang ini kita sedang berperang merebut legitimasi, wacana dan issu. Taktik dan strategi perlu diperhitungkan secara masak-masak, jangan sampai kita menggunakan issu dan wacana yang justru bisa dijadikan alat untuk memukul balik perjuangan kita. Selamat berjuang. * Makalah Seminar Nasional Resolusi Konflik Se-Indonesia, yang diadakalan FORMADINA (Forum Mahasiswa Ushuluddin Se-Indonesia) di Gedung LPTQ, Bandung, Selasa, 21 Agustus 2007.

Dra. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Hum

** Ketua Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta.