«

»

Aug 10

Kontoversi Seputar Rancangan Regulasi Pernikahan Siri

  • Sharebar
Rancangan Undang-undang (RUU) Pernikahan Siri yang sedang digodog oleh pemerintah, telah memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Gelombang reaksi pro dan kontra yang saling bertubrukan di tengah masyarakat, tak dapat dihindarkan. Bagaimana peta kontroversi tersebut, dan ke mana pula RUU Pernikahan Siri itu akan bermuara? Berikut ini petikan wawancara Tantri dengan Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA.

 

Belum lama ini masyarakat kita dihebohkan oleh kontroversi seputar rancangan regulasi nikah siri. Apa komentar Anda?

 

Menurut saya, kontroversi itu wajar saja terjadi. Utamanya, karena rancangan regulasi itu oleh beberapa pihak, dianggap telah membatasi wilayah privat manusia yang hak dan kebebasannya jelas-jelas dijamin oleh undang-undang. Di sisi yang berbeda, juga terdapat sejumlah kalangan, khususnya para ulama, yang menilai bahwa rancangan regulasi itu termasuk dalam kategori ‘tindakan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal’, yang menurut mereka hal itu jelas-jelas dilarang oleh aturan syariah Islam.
Namun, sebelum membicarakan berbagai masalah seputar kontroversi itu lebih lanjut, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diluruskan, atau setidak-tidaknya dijelaskan mengenai istilah nikah siri itu sendiri. Sebab, ada perbedaan yang cukup mendasar antara pengertian nikah siri sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, dengan pengertian nikah siri sebagaimana dimaksudkan dalam rancangan regulasi tersebut.
Apakah perbedaan pengertian itu juga berdampak langsung terhadap kontroversi yang muncul?
Ya, kemungkinannya bisa saja begitu. Sebab, dalam kitab-kitab fikih yang ada,  nikah siri itu diartikan sebagai praktik nikah yang tidak ada saksinya sama sekali, atau ada saksinya tapi dirahasiakan. Kata sirri itu sendiri dalam bahasa Arab berarti “rahasia”. Jadi intinya, nikah sirri itu adalah ‘praktik pernikahan yang dirahasiakan, baik dengan tidak mempersaksikannya di hadapan dua orang saksi, atau karena tidak dilakukan publikasi agar diketahui oleh masyarakat umum’.
Sedangkan nikah siri sebagaimana dimaksudkan dalam rancangan regulasi, pengertiannya adalah ‘praktik nikah tanpa melalui proses pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)’. Istilah lain yang mungkin lebih dekat dengan pengertian ini adalah ’nikah bawah tangan’, bukan ’nikah siri!
Artinya, menurut rancangan regulasi tersebut, meskipun semua syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan menurut aturan syariat Islam sudah terpenuhi, tapi ketika pernikahan itu dilakukan tanpa melalui proses pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetap saja hal itu disebut ’nikah siri’ atau nikah bawah tangan yang dilarang menurut aturan rancangan regulasi itu.
Pandangan ulama fikih sendiri mengenai masalah nikah siri ini seperti apa?
Hemat saya pribadi, mungkin pada masa ulama terdahulu, upaya penertiban sistem kependudukan warga, berikut penjaminan terpenuhinya hak-hak sipilnya, belum diperlukan untuk diberlakukan seperti sekarang ini, maka masalah pencatatan dalam nikah, tidak pernah dibahas dalam kajian-kajian fikih pernikahan klasik.
Sebaliknya, ulama-ulama terdahulu hanya membahas masalah pernikahan yang tidak dipersaksikan atau yang tidak dipublikasikan. Berkenaan dengan kedua hal ini, mayoritas ulama memang tidak membenarkan atau membolehkan hal itu dilakukan. Dan pernikahannya dianggap tidak sah. Meskipun demikian, ada juga ulama terdahulu yang membolehkan praktik nikah siri seperti itu, dan ada juga yang hanya memberikan status hukum makrűh saja.
Sementara itu, nikah siri sebagaimana dimaksudkan di dalam rancangan regulasi diatas, tidak diketemukan komentar apapun dari ulama-ulama terdahulu. Ketiadaan komentar dari ulama-ulama terdahulu, sempat memunculkan fatwa yang membolehkan nikah siri oleh beberapa ulama, sehingga kontroversi berupa penolakan terhadap rancangan regulasi itu banyak bermunculan, utamanya dari kalangan ulama dan kiai-kiai sepuh kita.
”Mengapa hal yang tidak pernah ada teks yang mengharamkannya, baik teks al-Quran, hadis Nabi, atau pendapat para ulama terdahulu, sekarang kok malah dilarang atau diharamkan?” Begitulah kira-kira logika yang digunakan oleh kalangan ulama kita yang menolak.
Padahal, kalau draf RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan itu sendiri kita baca, sebetulnya RUU tersebut menganggap pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (pasal 3), namun pernikahan wajib dicatat oleh pejabat pencatat nikah menurut peraturan perundang-undangan (pasal 4), dan bila hal itu tidak dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi denda maksimal enam juta rupiah atau penjara maksimal enam bulan (pasal 143). Jadi, dalam draf RUU itu sendiri pemidanaan pelaku nikah siri tidak memasuki wilayah halal-haram menurut hukum agama.
Kalau begitu, apa yang melatar-belakangi atau membuat pemerintah merasa perlu untuk segera melakukan usaha regulasi tersebut?
Ya… mungkin karena adanya fakta di lapangan yang menunjukkan betapa banyaknya kasus penelantaran terhadap perempuan dan anak yang terberangus hak-hak sipilnya akibat pernikahan siri atau bawah tangan itu.
Coba bayangkan, seorang perempuan yang dinikahi secara siri atau bawah tangan, kemudian punya anak; tetapi kemudian diceraikan oleh suaminya. Lalu jika ia ingin mengajukan tuntutan atau gugatan tertentu, misalnya yang terkait dengan pembagian harta gono-gini dan biaya pengasuhan, kesehatan dan pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya, kira-kira bisa ‘nggak pihak pengadilan memproses tuntutan atau gugatannya itu sementara pernikahannya sendiri tidak bisa dibuktikan dengan adanya surat-surat pencatatan nikah yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, fakta di lapangan juga menunjukkan adanya kecenderungan, rata-rata kaum pria yang melakukan nikah siri atau bawah tangan hanya karena motivasi penyaluran hasrat seks semata. Mereka tidak punya niatan untuk membangun rumah tangga yang langgeng dengan isteri dari pernikahan sirinya. Oleh karena itu, pemerintah merasa semakin yakin dan perlu untuk membuat regulasi tertentu, sehingga ‘nikah-cerai’ secara liar itu dapat di-upayakan langkah pencegahannya.
Jadi, menurut Anda, apakah usaha regulasi ini sebaiknya dilanjutkan atau dihentikan saja?
Menurut saya sih, usaha regulasi apapun yang terbukti dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan tegakknya keadilan bagi rakyat, maka hal itu tetap harus diupayakan perumusannya. Tapi, tentunya, harus dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jangan sampai regulasi itu mngkriminalkan orang yang tidak layak dikriminalkan, misalnya orang yang terpaksa melakukan nikah bawah tangan karena pihak KUA mensyaratkan sesuatu yang memberatkan. Jadi, proses regulasi itu mesti dilakukan dengan melibatkan perwakilan banyak pihak dan melalui proses dialog yang baik, sosialisasi yang matang, dan penajaman butir-butir materinya, yang sebisa mungkin dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.
Sebagai perempuan, saya bisa merasakan betapa pedih dan sulitnya kondisi yang dialami kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari dampak buruknya nikah siri atau bawah tangan ini. Karena itu, saya pribadi sangat mendukung usaha regulasi itu, dengan tetap menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan setiap proses yang harus dilalui secara adil dan terbuka dalam usaha perumusan butir-butir materinya. Selain itu saya juga berharap agar seluruh komponen masyarakat kita ini bisa menyikapi masalah ini secara arif dan proporsional.
Lalu bagaimana Anda menyikapi pandangan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa pelarangan nikah siri itu termasuk ‘tindakan mengharamkan yang halal’?
Kalau saya diminta mengomentari hal ini, saya akan menyampaikan bahwa di dalam khazanah fikih Islam klasik, banyak ditemukan fatwa-fatwa ulama terdahulu yang dapat disimpulkan bahwa tidak semua produk hukum ijtihâdi yang tidak ada bunyi teksnya baik di dalam Alquran, Sunah Nabi atau pendapat-pendapat ulama terdahulu, bahkan yang sekilas tampak bertentangan dengan bunyi teks yang ada, secara serta merta bisa dianggap ‘menyalahi’ aturan syariah. Atau secara gegabah dapat dikategorikan ke dalam ‘tindakan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram’.
Sebagai contoh, kisah Umar bin Khattab yang memarahi salah seorang penjual di pasar, yakni Khatib ibn Balta’ah, yang hendak menjual barang-barang dagangannya jauh di bawah harga umum yang berlaku saat itu. “Kamu harus menjual barang-barang daganganmu dengan harga standar secara umum yang ada di sini; atau kamu akan kami larang berjualan di pasar ini,” tegas Umar mengancam Khatib. Menurut Umar, jika hal itu dibiarkan, maka keseimbangan tata niaga di pasar tersebut bisa hancur.
Artinya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa, hal-hal tertentu yang tampaknya dibiarkan, diperbolehkan atau dihalalkan terjadi oleh ‘bunyi teks’ ajaran, tapi ketika dicermati secara lebih mendalam, terbukti bahwa hal itu bertentangan dengan spirit utama atau nilai-nilai yang terkandung di balik ‘bunyi teks’ itu sendiri.
Kaitannya dengan masalah regulasi nikah siri?
Kaitannya sangat jelas. Yakni, seperti pada kasus yang diberlakukan Umar terhadap Khatib ibn Balta’ah tadi. Menurut hemat saya, hal itu tidak akan dilakukan oleh Umar bin Khattab kalau saja Khatib tidak melakukan tindakan yang bisa ‘menciderai’ pentingnya keadilan dan keseimbangan tata niaga sebagaimana yang dipesankan oleh hadis Nabi itu sendiri.
Jadi, ketika pasar berjalan secara wajar, adil dan terbuka, di mana tidak ada indikasi penindasan terhadap siapapun juga, maka tas’îr (penetapan standar harga) tersebut jelas tidak boleh diberlakukan. Namun, ketika kondisinya berbeda, misalnya dengan mempermainkan harga seenaknya sendiri, sehingga hal itu menimbulkan ketidakadilan dan penindasan kepada orang lain, maka kebijakan tas’îr itu jelas sekali diperlukan.
Maksud saya, bahwa masalah regulasi nikah siri atau bawah tangan itu pun bisa dianalogikan (ilhaq) dengan contoh di atas tadi. Artinya, demi keadilan dan kemaslahatan, maka tidak benar jika yang demikian itu disebut sebagai ‘tindakan yang mengharamkan yang halal’. Dalam kajian fiqh as-siyâsah, pembahasan seputar ini sebetulnya sudah dibicarakan secara panjang lebar oleh banyak ulama.
Beberapa kalangan mengajukan keberatan karena rancangan regulasi itu dianggap telah memberangus kebebasan dan hak privasi manusia, bagaimana Anda menyikapinya?
Ya… harus diklarifikasi dulu; apakah penjaminan kebebasan dan hak privasi seseorang bisa diberlakukan secara mutlak dan umum. Atau mesti dibatasi dengan terjaminnya hak-hak orang lain juga? Maksudnya, ketika nikah siri dianggap sebagai hak privasi masing-masing orang, maka apakah hal itu mesti dibiarkan saja jika kemudian ternyata terjadi penelantaran terhadap kaum perempuan dan anak-anak berikut ‘pemberangusan’ hak-haknya? Saya yakin, mereka tentu tidak akan membiarkan hal itu.
Nah, di sinilah terletak titik temunya. Menurut saya, yang paling penting adalah, bagaimana rancangan butir-butir materi regulasi itu bisa mengakomodir semua kalangan dengan mencari jalan tengah yang adil dan seimbang. Jangan sampai nantinya regulasi itu justeru mengkriminalisasikan hal-hal yang sebetulnya tidak kriminal, atau bahkan mengkriminalkan mereka yang sesungguhnya merupakan korban.
Pertanyaan terakhir; muncul kekhawatiran dari beberapa kalangan, jika regulasi itu berhasil ditetapkan, maka apakah hal itu tidak berarti telah menutup pintu yang halal, yakni nikah siri, dan membuka pintu yang haram, yakni perzinaan?
Saya fikir kurang pas memperhadapkan aturan nikah siri dalam RUU ini dengan perzinaan. Sebab keduanya mempunyai wilayah yang berbeda. Nikah bawah tangan masuk dalam ranah perkawinan sehingga pantas kalau aturannya masuk dalam RUU Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Masalah perzin-an yang dilakukan oleh orang yang terikat dalam perkawinan semestinya juga diatur dan harus dikenakan sanksi juga dalam RUU ini.
Dalam draf yang saya baca sudah ada sanksi perzinaan seperti ini, namun hal itu hanya berlaku jika yang dizinai adalah perempuan belum kawin, lalu hamil dan laki-laki yang menghamilinya menolak untuk menikahi perempuan tersebut (pasal 147). Dalam hal perzinaan oleh suami/isteri yang dilakukan suka sama suka saya tidak melihat ada sanksinya. Kalau kita ingin menegakkan tertib sosial melalui perkawinan, perzinaan apapun yang dilakukan oleh orang yang terikat pernikahan mestinya juga diberi sanksi dalam RUU ini.
Adapun soal perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan, aturannya bisa dimasukkan dalam KUHP karena hal itu bukan yurisdiksi RUU ini. Jadi, kontroversi nikah siri ini semestinya kita ambil hikmahnya, yakni sebagai momentum untuk lebih menghargai makna perkawinan dengan segala tanggungjawabnya, sekaligus untuk mengembangkan wacana perlunya pengaturan yang lebih tegas tentang perzinaan melalui revisi KUHP yang sekarang juga masih berjalan.

Untuk itu, masalah nikah sirri, masalah perzinaan dan lain-lain itu sebaiknya jangan buru-buru ditutup atau dianggap tidak ada karena fakta masalahnya memang ada. Sebaliknya, diskusi public semestinya dibuka dengan lebar dan melibatkan seluruh stakeholder agar aturan yang dibuat bisa menjawab persoalan sekaligus mengakomodasi berbagai pihak yang yang berkepentingan. Sebab kalau praktek nikah bawah tangan tetap dibiarkan tanpa ada aturan yang jelas dan tegas seperti sekarang ini, selamanya ia akan menjadi wilayah hukum yang abu-abu. Sementara itu korban terus berjatuhan. Soal sanksinya apa bisa didialogkan kembali. Namun harus ada langkah lebih maju dalam menyikapi nikah bawah tangan yang terbukti banyak membawa kemudaratan, terutama bagi perempuan dan anak.***[UF]